Today's for Khilafah

Berkeluarga adalah hal yang terindah dalam hidup ini. Berkumpul, bercengkrama dan bahkan saling memberi perhatian. Tak ada yang dapat menyaingi rasa senangnya bias berkumpul dengan keluarga. Istri dan anak adalah keluarga inti kita. Papa, Ibu, Mertua, saudara-saudara juga bagian terdekat dari keluarga. Keberadaan dan keutuhan keluarga adalah bara penyemangat hidup ini, memperkuat harga diri dan kekuatan untuk tetap eksis dalam kehidupan yang tak kenal kata kalah. Namun, hidup ini tidak hanya selalu bersama keluarga. Sering kali keluarga ditinggalkan demi mengejar hal lain yang secara relatif dapat dibenarkan. Relatif dalam pengertian tergantung dari sudut mana orang memandang. Namun demikian, Islam sebagai agama kita juga menuntun diri kita agar berfikir secara islami. Kebenaran yang dianut pun seudah seharusnya mengacu pada Islam. Rasulullah pernah menekankan bahwa menikah itu adalah sunnah rasul. Dan barangsiapa yang tidak mengikuti sunnah rasul yang satu ini, maka dipastikan bukan t

Hasil Susenas 2006 yang dilakukan BPS telah membuktikan, bahwa pemerintah telah gagal dalam upayanya mengurangi kemiskinan di Indonesia. Tercatat pada Maret 2006, sebanyak 39,05 juta orang (17,75%) dari total 222 juta penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan (Kompas, 2/9/2006). Jika dilihat atau dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah penduduk miskin telah bertambah sebanyak + 4 juta orang. Dengan demikian dapat dihitung laju kemiskinan penduduk mencapai 18,39%. Angka yang cukup fantastis jika dibandingkan dengan kenaikan inflasi sebesar 17,95%. Perkembangan jumlah penduduk miskin ini tidaklah mengherankan, mengingat banyaknya kebijakan pemerintah yang lebih sering tidak memperhatikan kepentingan rakyat banyak. Seperti kebijakan pengurangan subsidi BBM yang mengakibatkan harga BBM melambung tinggi dan tentunya berefek pada kenaikan harga barang-barang pokok. Selain itu, kebijakan di bidang dunia usaha yang cenderung lebih memperhatikan pihak konglomerasi corporate ketimb

Pemerintah melalui Dirjen Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan menetapkan beras impor sebanyak 210 ribu ton akan masuk melalui 10 kota/pelabuhan mulai 1 Oktober 2006 dan paling lambat 15 November 2006. Dijelaskan daerah tujuan beras impor adalah daerah yang kekurangan beras dengan ketersediaan gudang penyimpanan serta kapasitas pelabuhan. Persetujuan impor beras kepada Perum Bulog yang tertuang dalam surat Menteri Perdagangan Nomor 760/M-DAG/9/2006 juga menyebutkan kepastian kedatangan beras impor di pelabuhan tujuan beserta informasi jumlah dan kapal pengangkutnya harus dilaporkan kepada Ditjen Bea Cukai, Departemen Keuangan yang ditembuskan pada Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Depdag, sepekan sebelum impor dilakukan. Disisi lain Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Pusat Siswono Yudo Husodo menyayangkan kebijakan pemerintah untuk mengimpor beras dalam memenuhi kebutuhan stok beras di Indonesia. "Dengan impor ratusan ribu ton beras berarti menjatuhkan harga be