Kapitalisme GAGAL dalam mengentaskan kemiskinan
Hasil Susenas 2006 yang dilakukan BPS telah membuktikan, bahwa pemerintah telah gagal dalam upayanya mengurangi kemiskinan di Indonesia. Tercatat pada Maret 2006, sebanyak 39,05 juta orang (17,75%) dari total 222 juta penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan (Kompas, 2/9/2006). Jika dilihat atau dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah penduduk miskin telah bertambah sebanyak + 4 juta orang. Dengan demikian dapat dihitung laju kemiskinan penduduk mencapai 18,39%. Angka yang cukup fantastis jika dibandingkan dengan kenaikan inflasi sebesar 17,95%.
Perkembangan jumlah penduduk miskin ini tidaklah mengherankan, mengingat banyaknya kebijakan pemerintah yang lebih sering tidak memperhatikan kepentingan rakyat banyak. Seperti kebijakan pengurangan subsidi BBM yang mengakibatkan harga BBM melambung tinggi dan tentunya berefek pada kenaikan harga barang-barang pokok. Selain itu, kebijakan di bidang dunia usaha yang cenderung lebih memperhatikan pihak konglomerasi corporate ketimbang sektor koperasi dan usaha kecil di pedesaan.
Pemerintah telah mengupayakan beberapa kebijakan yang terkesan memihak masyarakat, seperti pemberian dana bantuan tunai langsung (BLT) bagi keluarga miskin dan program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM). Tapi, tentu saja program seperti ini tidak mungkin dapat membantu masyarakat dalam peningkatan taraf hidupnya, sebab, faktanya uang tunai yang diberikan bagi keluarga miskin tidaklah tersebar secara merata di kalangan keluarga miskin dan masih banyaknya praktik korupsi di kalangan birokrat pemerintah desa. Selain itu bagi masyarakat dana tersebut tidak berefek pada kinerja dan penghidupannya, sebab, dana tersebut akan habis dikonsumsi dan tidak bisa dijadikan modal usaha.
Kebijakan-kebijakan pemerintah yang seperti itu tidak akan membawa pada keberhasilan dalam menekan kemiskinan di Indonesia, sebab, kebijakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi sosial dalam sistem kapitalisme. Pemerintah berusaha merebut hati rakyat agar tetap mendukung ide kapitalisnya pemerintah. Jelas saja kebijakan tsb bukanlah kebijakan yang benar-benar bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melainkan hanya lip service pemerintah.
Oleh karena itu dapat disimpulkan pemerintah dengan KAPITALISMEnya telah GAGAL dalam menghadapi masalah kemiskinan. Maka beralihlah kepada sistem ISLAM yang terbukti selama berabad-abad mensejahterakan masyarakat di dalam naungan Daulah Khilafah Islamiyah. (Abu Fathiya)
Perkembangan jumlah penduduk miskin ini tidaklah mengherankan, mengingat banyaknya kebijakan pemerintah yang lebih sering tidak memperhatikan kepentingan rakyat banyak. Seperti kebijakan pengurangan subsidi BBM yang mengakibatkan harga BBM melambung tinggi dan tentunya berefek pada kenaikan harga barang-barang pokok. Selain itu, kebijakan di bidang dunia usaha yang cenderung lebih memperhatikan pihak konglomerasi corporate ketimbang sektor koperasi dan usaha kecil di pedesaan.
Pemerintah telah mengupayakan beberapa kebijakan yang terkesan memihak masyarakat, seperti pemberian dana bantuan tunai langsung (BLT) bagi keluarga miskin dan program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM). Tapi, tentu saja program seperti ini tidak mungkin dapat membantu masyarakat dalam peningkatan taraf hidupnya, sebab, faktanya uang tunai yang diberikan bagi keluarga miskin tidaklah tersebar secara merata di kalangan keluarga miskin dan masih banyaknya praktik korupsi di kalangan birokrat pemerintah desa. Selain itu bagi masyarakat dana tersebut tidak berefek pada kinerja dan penghidupannya, sebab, dana tersebut akan habis dikonsumsi dan tidak bisa dijadikan modal usaha.
Kebijakan-kebijakan pemerintah yang seperti itu tidak akan membawa pada keberhasilan dalam menekan kemiskinan di Indonesia, sebab, kebijakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi sosial dalam sistem kapitalisme. Pemerintah berusaha merebut hati rakyat agar tetap mendukung ide kapitalisnya pemerintah. Jelas saja kebijakan tsb bukanlah kebijakan yang benar-benar bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melainkan hanya lip service pemerintah.
Oleh karena itu dapat disimpulkan pemerintah dengan KAPITALISMEnya telah GAGAL dalam menghadapi masalah kemiskinan. Maka beralihlah kepada sistem ISLAM yang terbukti selama berabad-abad mensejahterakan masyarakat di dalam naungan Daulah Khilafah Islamiyah. (Abu Fathiya)
Comments